chris-johnson-568449-unsplash.jpg

Mempertanyakan Komitmen Pemerintah atas Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM

Komitmen Jokowi pada berita pelanggaran HAM dipertanyakan. Komnas HAM mencatat berbagai kasus yang tidak selesai sesuai yang dijanjikan.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyatakan bahwa masih banyak catatan buruk yang terkait pelanggaran HAM namun belum juga diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi. Berkebalikan dengan janji-janji di masa kampanye 2014, hampir lima tahun berjalan tapi pemerintahan sekarang tidak menunjukkan perhatian serius.

Bahkan ternyata ada banyak berkas yang belum dimasukkan ke pihak Jaksa Agung sebagai proses penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat. Ketua Komnas HAM juga menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga kasus pelanggaran HAM yang sama sekali belum tersentuh semenjak Jokowi naik ke kursi presiden.

Pelanggaran HAM di Masa Lalu

Sewaktu masa kampanye, Jokowi pernah menjanjikan akan menuntaskan serangkaian kasus pelanggaran HAM berat yang di antaranya adalah peristiwa penembakan misterius (Petrus) tahun 1982-1985, penghilangan aktivis tahun 1997-1998, hingga kerusuhan Mei 1998. Berkas-berkas lain pun masih terbengkalai seperti peristiwa Wasior Wamena 2002-2003, pelanggaran HAM di Aceh, kasus rumah gedong, Simpang KKA, dan Jambu Kepok. Semua data berkas itu tak berlanjut prosesnya di pihak Kejaksaan Agung.

Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam

Di masa pemerintahan Jokowi, berbagai kasus konflik agraria dan sumber daya alam semakin menguat seiring program pembangunan infrastruktur yang dijalankan. Sengketa lahan antara warga dengan perpanjangan tangan korporasi bahkan melibatkan bentrokan antara mereka dengan TNI dan Polisi. Mulai dari kasus Urutsewu, Rembang, dan terakhir pembangunan Bandara di Kulon Progo, Yogyakarta.

Kasus Intoleransi

Kasus ini bahkan semakin parah selama beberapa tahun belakangan. Berbagai kasus penyerangan terhadap warga minoritas tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Salah satunya adalah aksi kekerasan pada warga Ahmadiyah di Lombok Timur pada bulan Mei tahun ini.

Komnas HAM mempertanyakan komitmen pemerintah Jokowi terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang seharusnya telah dituntaskan atau minimal diproses sesuai janji-janji masa kampanye. Bagi Komnas HAM, sikap pemerintah sekarang menyiratkan adanya pengingkaran atas keadilan yang selama ini terus diperjuangkan oleh para pejuang HAM di Indonesia.

read more
adminMempertanyakan Komitmen Pemerintah atas Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM