pen-writing-notes-studying.jpg

Pemerintah Kucurkan 24 T Untuk Pemilihan Calon Presiden 2019

Euforia pemiihan calon presiden 2019 telah terasa sejak jauh-jauh hari. Indonesia yang melaksanakan pesta demokrasi serentak pertama kali dalam sejarahnya, tidak mau meninggalkan catatan buruk sebagai pelaksananya. Berbagai persiapan telah dilakukan dari teknis hingga biaya. Anggaran biaya untuk pemilu tahun depan ini pun telah dianggarkan dalam RAPBN 2019. Baik untuk biaya pemilihan presiden dan wakilnya juga pemilihan anggota legislatif.

Dana 24 T untuk pemilu serentak

Salah satu kendala pemilihan calon presiden 2019 adalah kebutuhan logistik hingga persiapan seluruh komponen bangsa yang tidak mudah. Dibutuhkan banyak upaya hingga biaya untuk memastikan persiapan dan juga penyelenggaraannya berjalan dengan baik. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai anggaran pemilu serentak tahun depan ini.

Dalam acara konferensi pers tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2019, Menkeu menjelaskan jika anggaran persiapan pemilu serentak jauh lebih besar dari pilkada tahun ini. Untuk persiapan tahun ini sampai nanti 2019, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp. 24,8 triliun. Sementara pilkada tahun ini, pemerintah hanya memberikan dana sebesar Rp. 16 triliun.

Alokasi dana pemilu 2019

Menkeu kembali menambahkan jika dana sangat besar tersebut ditempatkan pada masing-masing pos yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pos-pos tersebut tentunya merupakan komponen atau lembaga-lembaga yang memiliki kaitan dengan pemilihan calon presiden 2019. Juga memiliki wewenang dalam masa-masa penyelenggaraan pemilu tahun depan.

Terdapat beberapa lembaga yang menjadi sasaran kucuran dana dari pemerintah. Salah satunya adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Dilanjutkan kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Lalu kepada MPR, DPR dan DPD yang melantik anggota baru. Hingga pengamanan dan informasi pemilu seperti kepolisian, kemenhan, RRI dan TVRI.

Arah kebijakan pemilu serentak 2019

Sebagai pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia, pemilu 2019 ini bukan hanya sekedar menyelenggarakan pemungutan suara. Melainkan juga memiliki arah kebijakan publik demi  kepentingan negara dan rakyat. Arah kebijakan pemilihan calon presiden 2019 ini mencakup empat hal terkait hak-hak rakyat dalam pemilihan umum 2019 nanti.

Salah satu arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas lembaga demokrasi pada pemilu tahun 2019 nanti. Selain itu adanya jaminan hak-hak politik dan juga kebebasan sipil. Arah kebijakan lainnya adalah mewujudkan tata demokrasi lebih netral dan melaksanakan setiap tahapan dalam pemilu dengan aman dan lancar.

Dukungan pemerintah pada pemilu 2019

Sampai hari ini, perkembangan indeks demokrasi Indonesia berlangsung cukup pesat. Bahkan beberapa mengalami peningkatan positif yang menjadi sinyal baik menuju pemilu 2019. Pada tahun 2018, sisi indeks demokrasi Indonesia hanya 74,6 persen, sedangkan 2019 mencapai 75 persen. Tingkat partisipasi pemilih tahun 2014 lalu hanya 75,1 persen.

Sementara pada tahun 2019 nanti saat pemilu serentak digelar, tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen. Peningkatan ini menjadi kabar baik bagi banyak pihak yang merasa optimis dengan keberhasilan pemilu mendatang. Pemerintah memberi dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 sebagai salah satu bagian agenda demokrasi nasional.

adminPemerintah Kucurkan 24 T Untuk Pemilihan Calon Presiden 2019
Share this post

Join the conversation